KPU Paniai nyatakan penyerahan bukti Hengky Kayame sudah lewat batas

Jayapura, (WAGADEI) – Komisi Pemilihan Umum KPU Paniai menyatakan, penyerahan bukti pembayaran hutang pailit Pengadilan Niaga Makassar terhadap calon petahana, Hengky Kayame tidak langsung diserahkan kepada KPU Paniai yang punya kewenangan mengambil keputusan namun kepada KPU Provinsi Papua.

Hal itu dikatakan Zebulon Gobay, Divisi Hukum KPU Paniai, menyerahkan  ke KPU Papua berupa pernyataan yang dikeluarkan kurator bahwa Hengky Kayame sudah menyelesaikan beban.

“Mereka serahkan bukti lunas itu bukan kepada KPU Paniai tapi kepada KPU Papua. Itu juga bukan dari calon. Di sini KPU Paniai yang punya wewenang, tapi bukti yang diserahkan bukan dalam bentuk kwitansi pelunasan,” ungkap Zebulon Gobay, Divisi Hukum KPU Paniai kepada wagadei.com di Jayapura, Minggu, (10/6/2018).

Pihak KPU telah memberikan waktu yang cukup lama agar pelunasan hutan segera diselesaikan oleh Hengky Kayame namun tak digubrik hingga pleno penetapan paslon digelar 7 Juni 2108 kemarin.

“Kalau kami mau jujur, pak Hengky sebenarnya sudah diberikan tenggang waktu melalui putusan sela selama 45 hari untuk menyelesaikan semua beban hutangnya, tetapi setiap kali diundang pengadilan belum memenuhi, sehingga pengadilan pada akhirnya mengeluarkan putusan dinyatakan pailit alias bangkrut,“ imbuhnya.

Ia bahkan mengakui, bahwa KPU Paniai baru mendapatkan bukti-bukti pembayaran dari Hengky Kayame kepada kurator yang dibentuk Pengadilan Niaga, Makassar setelah pleno penetapan tepat tanggal 8 Juni 2018.

Ia menegaskan, pihaknya tidak bisa melakukan pleno ulang berdasarkan bukti-bukti tersebut, karena bukti itu tidak bisa dijadikan untuk yang bersangkutan ditetapkan kembal. “ Karena putusan pengadilan biasa dibatalkan melalui sidang pengadilan tingkat atas melalui banding,“ jelasnya.

“Sekali lagi, bukti yang diserahkan Hengky Kayame itu juga telah melewati waktu dari putusan sela Pengadilan Niaga Makassar,” ucapnya..

Guna memenuhi hak politik dari Hengky Kayame pihak KPU setempat telah mencari sejumlah bukti, namun tidak juga diperoleh.

“Jadi, kami anggap itu bukan lagi urusan dengan kita, justru pasca pleno penetapan baru diserahkan pada 8 Juni pukul 21.00 WIT,” pungkasnya. (YA/wagadei)

 

109 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares