Dinilai memihak pengusaha OAP, Djuli Mambaya diminta bebaskan

Jayapura, (WAGADEI) – Tersangka dugaan korupsi pekerjaan pembangunan terminal penumpang tipe B, di Kabupaten Nabire, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, Djuli Mambaya diminta kepada Kepolisian Daerah (Polda) Papua agar segera hentikan proses hokum yang sedang berlangsung, sebab, Mambaya telah memberikan ruang dan waktu sepenuhnya kepada smeua pengusaha dan kontraktor orang asli Papua (OAP).

“Selain prestasi kerja di Dinas Pekerjaan Umum Papua juga telah merangkul dan memberikan ruang kerja kepada pengusaha asli Papua sudah ada. Tapi kasus ini, kasus yang bergulir atas laporan masyarakat yang sudah lama ini, saat beliau masih menjabat Kepala Dinas Perhubungan,” kata Ketua Forum Peduli Pembangunan Demokrasi Papua (FPPDP), Panji Aquy Mangkunegoro kepada media ini di Jayapura, Senin, (4/6/2018).

Pihaknya menilai kasus ini adanya bermuatan politik menjelang situasi Pilkada Papua berdasarkan alat bukti yang lemah dari Lab PU yang sudah menyampaikan bahwa yang menjadi standar Badan Standarnisasi Nasional bahwa alat ukur kubus.

“Kubus yang mereka lakukan itu menjadi dasar pembayaran pekerjaan tersebut, dan kontraktor serta pihak Lab PU juga Djuli Mambaya menjabat juga satu alur yang sama. Alat bukti yang digunakan Kepolisian itu lemah. Kami semua sudah tahu itu,” ucapnya.

Aktivis Pemuda Papua, Benyamin Gurik meminta kepada Kapolda Papua supaya segera hentikan kasus ini. “Jika Kapolda Papua melalui Direskrimsus Polda Papua merasa betul beliau bersalah, buktikan kepada publik dan harus mengklarifikasi,” kata Gurik.

“Saya harap tidak ada pihak-pihak yang membuat gaduh menjelang Pilkada 2018 ini. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa memberikan pelajaran yang baik bahwa kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan proses-proses yang dilakukan Kepolisian atau ainnya silahkan laporkan kepada kami,” ungkapnya.

Dikatakan, bangun Papua harus berdasarkan kasih dan bukti yang jelas sehingga tidak perlu serta merta memproses seseorang menjadi tersangka. “Polda Papua harus kooperatif, BPK harus kooperatif dan BPKP harus kooperatif juga Lab PU sudah kooperatif dan kami sebagai masyarakat yang memantau itu sudah koperatif,” katanya. (YA/wagadei)

Share

2 thoughts on “Dinilai memihak pengusaha OAP, Djuli Mambaya diminta bebaskan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares