Aktivis Pro Demokrasi Sebut Keberadaan Uncen di Tanah Papua Diragukan

Jayapura, (WAGADEI) – Aktivis pro demokrasi Papua, Yan Matuan mendesak kepada pihak Universitas Cenderwasih (Uncen) Jayapura untuk  segera gelar sidang kode etik terkait adanya temuan pelanggaran yang dilakukan oleh calon Gubenur Papua, John Wempi Wetipo (JWW) selaku alumni mahasiswa uncen .

“Pelanggaran yang dilakukan JWW ialah melakukan kebohongan Intelektual dengan memalsukan ijasah dan gelar akademik untuk mendapatkan gelar dan ijasah magister hukum (mh) di Uncen,” kata Yan Matuan kepada wagadei.com melalui siaran persnya, Jumat, (9/3/2018) malam.

Dikatakan Yan MAtuan, perlu ada klarifikasi terkait resmi atau tidaknya ijasah dan gelar yang dimiliki JWW dalam persidangan senat nanti. Ia mengatakan, pihak Uncen segera mengundang pihak terkait Kopertis Ambon, STISIPOL Silas Papare dan yang bersangkutan.

“Mengapa harus Uncen yang menggelar sidang ini, karena ini ranahnya pihak Uncen bukan pengadilan. Hal ini telah meresahkan masyarakat luas. Kalau dibilang pihak Uncen terlibat langsung,” bebernya.

Lanjut dia, berafiliasi dan berkonspirasi untuk melindungi kejahatan dan kebohongan itu mustahil. Makanya, sangat penting dan segera gelar sidang kode etik untuk mendapatkan kebenaranya. “Perbuatan ini masuk kategori tindakan tercela dan melanggar kode etik akademika Uncen,” tukasnya.

“Sehingga harus digelar sidang kode etik untuk membuktikan sah dan tidaknya ijasah dan gelar yang disandang JWW selama ini. Jadi alamatnya jelas dan Uncen berwenang gelar sidang kode etik sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Statuta Uncen, kode etik Pasal 107,” tuturnya.

Point d menyebutkan bahwa setiap mahasiswa mempunyai kewajiban moral menjaga nama baik dan kewibawaan Uncen sebagai almamater. Point e, uncen menjunjung tinggi etika dan nilai nilai moral, e menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual, dan point i menghindarkan diri dari perbuatan tercela atau tidak patut.

“Saya berpendapat JWW telah melanggar kode etik statuta uncen sesuai yang tertera di atas. Maka wajib memberikan sanksi kode etik sesuai junto pasal 108 ayat 3 huruf h. Yang menyatakan pembatalan keabsahan hak kesarjanaan sebutan profesionalisme,” ungkap Yan.

Lebih lanjut ditegaskan, atas dasar statuta Uncen ini, pihak Uncen berwenang membatalkan dan mencabut gelar dan ijasah itu. “Jadi kami tegaskan persoalan ini jangan dipolitisir dan putar balikkan. Seorang pendidik harus tegas dan jujur untuk mengatakan benar dan tidak benar,” imbuhnya.

“Tidak perlu skeptis dan berspekulasi apalagi terlibat lansung dalam politik praktis. Kalau berlarut larut nama besar Uncen bisa jebol dan publik tidak bisa percaya lagi Uncen sebagai kampus nomor satu di tanah Papua,” pungkasnya. (YA/wagadei)

 

 

67 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares