Terkait SK Plt Bupati Paniai, Yohanes You: Jika Dianggap Palsu Bawah ke Ranah Hukum

Jayapura, (WAGADEI)  – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Paniai, Yohanes You, S. Ag, M. Hum menegaskan, apabila pihak tertentu menganggap Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Papua Nomor 850/1306/SET dengan perihal Cuti di Luar Tanggungan Negara atas nama Dr. Hengki Kayame, SH,  MH dari jabatan Bupati Paniai periode 2013-2018 palsu, disarankan dengan sadar agar segera memproses melalui jalur hukum.

Kepada wagadei.com Bupati  Yohanes You mengatakan, dirinya bersama Mendagri dan Gubernur Papua akan datang berbondong-bondong apabila dipanggil dari pihak terkait atas persoalan SK tersebut.

“Apabila SK yang menempatkan saya sebagai Plt Bupati itu dianggap paslu oleh saudara Hengki Kayame jangan memperkeruh situasi dengan mengorbankan sejumlah pihak. Saya sarankan bawah kalau memang mereka melihat bahwa keberadaan SK Mendagri melalui Gubernur Papua itu bermasalah, silahkan bawah ke ranah hukum,” tutur Yohanes You di Kantor Bupati Paniai, Jumat, (2/3/2018) siang.

Sebab, bagi You yang juga adalah Wakil Bupati Paniai apabila diproses di ranah hukum bukan hanya dirinya akan dipanggil, namun ada dua orang di atas dirinya juga turut hadir.

“Kami siap menghadiri panggilan dari pihak hukum sebab kami tidak kebal hukum.  Mereka panggil Mendagri, Gubernur Papua dan kami sebagai Plt Bupati,” jelas alumni STFT Fajar Timur Abepura ini.

Dengan menciptakan isu bahwa SK tersebut palsu, lanjutnya, stabilitas Pemerintahan Paniai hampir tidak normal.

“Jadi dari pada fungsi kerja dari para OPD  dan masyarakat luas menjadi bermasalah, tempuh jalur hukum alternatif terbaik yang saya sarankan. Biar proses pembangunan dan masyarakat tidak boleh korban,” bebernya.

Ia akui, karena kondisi pemerintahan sedang berada di bawah tekanan Bupati Non Aktif, dirinya segera menetralisir situasi dengan memberikan nota tugas di 11 OPD. “Saya sulit kordinasi kerja dengan pimpinan OPD,” tukasnya.

“Sekian banyak pejabat di sejumlah OPD merasa kondisi ini beban. Karena itu saya justru kordinasi kerja supaya birokrasi ini berlangsung aman dan berjalan normal,” katanya.

Karena itu, lebih lanjut dikatakan, guna menetralisasikam kondisi ia mengambil sebuah langkah yakni memberikan sejumlah OPD yang urgen untuk benahi.

“Langkah yang nanti saya ambil adalah dalam waktu dekat saya akan memberikan nota tugas kepada beberapa OPD yang urgen dan penting untuk segera benahi,” ucap dia.

Pimpinan OPD yang akan diberikan nota tugas, lanjut dia, di antaranya DPKAD, Bappeda, DPU, Sekwan, P&P, DKPSDM, Perumahan dan Permukiman, DPMK, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan.

“Jadi ini untuk persiapkan jalan menuju pelantikan, sambil saya koordinasi dengan Mendagri sesuai mandat yang ada dalam SK. Juga saya kan masih Wakil Bupati aktif,” bebernya. (YA/wagadei)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares