Sengketa Pilkada, Hengki Kayame Pakai Identitas Bupati Paniai, Kuasa Hukum: Bentuk Intimidasi kepada Panwaslu

Jayapura, (WAGADEI)  – Dalam gugatan nomor 01/PSP.BUP/EEA/II/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, Hengky Kayame mencantumkan identitas dia sebagai Bupati Kabupaten Paniai pada gugatan sengketa Pilkada Paniai 2018.

Kuasa Hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Paniai Yehuda Gobai – Yan Tebai, Frederika Korain menegaskan, pihaknya menilai catat hukum, gugatan yang dilayangkan oleh Hengky Kayame ke Panwaslu Paniai terkait penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Paniai oleh KPUD Paniai dinilai cacat hukum karena dalam gugatan itu Hengki Kayame pakai Bupati Paniai.

Frederika mengatakan, pihaknya menduga yang bersangkutan mencantumkan identitas sebagai bupati sebagai bentuk intimidasi terhadap penyelenggara, dalam hal ini Panwaslu Paniai.

“Peraturan Bawaslu mensyaratkan para pihak yang dapat mengajukan permohonan gugatan adalah pasangan calon dan bukan seorang bupati, karena itu tidak sesuai Peraturan Bawaslu,” kata Frederika Korain kepada wagadei.com di Jayapura, Sabtu, (24/2/2018).

Frederika Korain yang didampingi rekannya Elias Pekei menjelaskan, Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 5 mengatakan bahwa yang bisa mengajukan permohonan gugatan ke Panwaslu adalah mereka yang menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati.

“Sehingga kami sebagai kuasa hukum menegaskan bahwa permohonan Saudara Hengky Kayame adalah cacat hukum dan karena itu harus ditolak oleh Panwaslu Paniai,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan Panwaslu Paniai agar tidak berkompromi dengan aturan yang sudah ada. Bahwa saat ini proses permohonan penyelesaian sengketa ditindaklanjuti oleh Panwaslu Paniai merupakan suatu pelanggaram hukum.

“Dalam hal ini kami tidak segan-segan melaporkan anggota Panwaslu Paniai ke Bawaslu RI dan DKPP RI, karena kami anggap melanggar kode etik dan peraturan yang dibuat oleh Bawaslu sendiri,” ungkapnya.

Dia sangat menyayangkan langkah Panwaslu Paniai yang tidak cermat menanggapi laporan Hengky Kayame karena berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat.

Rekan kuasa hukum, Elias Pekei mengatakan saat ini di Papua muncul trend saling menggugat antarpasangan calon sebagai upaya untuk menjegal pasangan calon lain untuk maju.

“Jadi kami menduga motif permohonan sengketa ini penuh motif politik untuk menjegal klien kami, padahal seharusnya di Papua ini ruang demokrasi harus dibuka lebar-lebar dengan semakin banyak calon yang maju dalam Pilkada,” jelasnya.

Calon Bupati Paniai, Yehuda Gobai menambahkan bahwa isi gugatan yang dilayangkan Hengky Kayame tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat.

“Dari proses sejauh ini kami temukan bahwa alasan yang diajukan dalam gugatan tidak berdasar, sifatnya hanya menduga-duga karena tidak disertai dengan bukti yang valid dan keterangan saksi yang akurat. Ini sangat kami sayangkan,” ungkap Yehuda.

Yehuda berharap Panwaslu Paniai menolak permohonan Hengky Kayame sehingga tahapan Pilkada Kabupaten Paniai tetap berjalan sesuai dengan keputusan KPUD Paniai. (YA/wagadei)

Share

3 thoughts on “Sengketa Pilkada, Hengki Kayame Pakai Identitas Bupati Paniai, Kuasa Hukum: Bentuk Intimidasi kepada Panwaslu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares