Maaf,  tak ada pengangguran yang bikin kacau di Paniai 

Jayapura, (WAGADEI)  – Para pengangguran atau lulusan magister, sarjana, diploma dan SMA di Kabupaten Paniai, Papua mengaku sangat tersinggung dengan pernyataan DPRD setempat karena pengangguran tidak pernah menciptakan masalah apapun di bumi Wagadei (Paniai), bahkan mereka semua profesional, berwibawah dan beretika.

 

Tokoh pemuda Paniai Tinus Pigai mengecam pernyataan itu sebab keberadaan pengangguran telah membawah dampak positif bagi masyarakat Paniai dengan bisa mengatasi tugas-tugas DPRD terutama masalah sosial maupun kemanusiaan yang menjadi di kabupaten itu.

 

“Kami menyikapi pernyataan yang disampaikan oleh kedua wakil rakyat terkait TPN-PB/OPM tidak ada di Paniai, yang bikin kacau di Paniai itu pengangguran karena tidak punya pekerjaan adalah sebuah pembohongan publik. DPRD yang dipilih dan diangkat oleh rakyat untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut sama sekali satupun tidak pernah masuk kantor dan hanya tahu buruh uang rakyat akibat buta dan bodoh kerja di kantor. Itu seharusnya DPRD rasa malu, bukan asal omong,” tutur Tinus Pigai dilansir Jubi belum lama ini.

 

Ia menegaskan, DPRD harus cabut pernyataan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dalam melebelkan nama TPN-PB/OPM dengan nama KKB dan KKSB di Paniai dan juga pernyataan yang berdampak pada merugikan pengangguran dan masyarakat yang sedang hidup dengan baik dan aman.

 

“Jika tidak mau cabut pernyataan ini dalam beberapa waktu ke depan, maka kami semua (pengangguran) yang ada di kabupaten Paniai siap turun minta pertanggungjawabannya di kantor DPRD Kabupaten Paniai,” ungkap Pigai yang mengaku pengangguran ini.

 

Senada dikatakan tokoh pemuda Paniai lainny, Allo F. Yeimo menganggap ke dua DPRD ini sangat keliru dan perlu klarifikasi pernyataan tersebut. Karena pihaknya perhatikan selama ini tidak ada aktivitas di sekretariat DPRD sebagai wakil rakyat.

 

“Saya mengagap DPRD Paniai tidak ada, karena selama ini tidak ada pengawasan terhadap Pemda dalam alokasi dan penggunaan ABPD di Paniai. Ini terbukti ketika pemuda dan pemudi (yang disebut pengangguran) dalam tim peduli bencana luapan air danau saat demo dua bulan lalu ke kantor DPRD menanyakan tentang dana Hibah  namun jawaban yang didapatbahwa DPRD tidak tahu sama sekali soal pengalokasian dana kepada setiap instansi,” kata Yeimo.

 

Ia mempertanyakan apa kesuksesan yang digapai selama mereka menduduki Kursi DPRD? “Karena banyak kesalahan fatal dan lucu kalau disebut satu per satu contohnya sidang perubahan anggaran kemarin yang dilakukan di Dinas Keuangan ini sangat lucu,” ujarnya.

 

“Kami ini agen perubahan, untuk itu saya menyampaikan kepada DPRD bahwa hati-hati dalam mengeluarkan wacana, apalagi berbicara di depan masyarakat pada saat aksi dari suku Moni,” pungkasnya. (YA/wagadei)

 

45 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares