KPU Paniai batasi alat peraga kampanye paslon, ini aturannya

Paniai, (WAGADEI) – Pasangan calon Bupati  dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, Papua  yang akan bertarung dalam ajang Pilkada 2018 tidak akan bisa sembarangan memajang baliho, spanduk serta umbul-umbul  ketika masa kampanye dimulai.  Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat akan mengatur hal tersebut.

Komisioner KPU Paniai, Divisi Logistik dan Keuangan, Markus You mengatakan, KPU hanya memfasilitasi percetakan dan pihaknya tidak akan mendesain gambar paslon pilkada 2018, karena desain dari tim paslon.

“Jadi silahkan mereka (tim sukses) yang mendesain gambar, kata-kata visi misinya. Setelah itu, alat peraga kampanye (APK) tersebut akan dicetak dengan tanda khusus bahwa resmi dikeluarkan KPU. Yang memasang APK pihak KPU dengan dibantu PPS dan PPD, khususnya distrik dan desa,” ujar Markus You kepada wagadei.com  usai pencabutan nomor Paslon di Uwaata Wogi Yogi Paniai, Selasa, (13/2/2017)lalu.

Markus menambahkan, KPU mengatur soal alat peraga kampanye Pilkada 2018. Salah satu yang diatur KPU adalah desain dan materi alat kampanye. “Untuk Pilkada sekarang, ada tiga jenis alat peraga kampanye  disediakan KPU seperti spanduk, baliho dan umbul-umbul,” ucapnya.

Zebulon Gobay, Divisi Hukum KPU Paniai, menjelaskan,ukuran bahan alat peraga kampanye juga diatur oleh KPU. Seperti brosur, poster, dan pamflet. Lanjutnya, nantinya masa kampanye tertutup dimulai pada 15 Februari 2018. Tiap pasangan calon akan diberi waktu lima hari setelah masa penetapan pasangan calon, yaitu sejak 12 Februari 2018.

lanjutnya, aturan yang dimaksud mengenai alat peraga ada di Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ketentuan terkait ukuran alat peraga kampanye terdapat pada pasal 28, yang berbunyi:

(1). KPU Provinsi/Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c.
(2.  Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. baliho/billboard/videotron paling besar ukuran empat meter x tujuh meter, paling banyak lima buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
c. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.

Sedangkan ketentuan terkait desain dan materi alat peraga ditentukan oleh KPU terdapat pada Pasal 29:

(1) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota.
(2) Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. (YA/wagadei)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares